Sri Mulyani Di Minta Konsentrasi Dalam Pekerjaannya Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani Di Minta Konsentrasi Dalam Pekerjaannya Jadi Menteri Keuangan – Menteri Keuangan Sri Mulyani batal masuk dalam Team Kampanye Nasional (TKN) pasangan akan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) -KH Ma’ruf Amin. Jokowi menyampaikan pembatalan itu karena dianya mengharap biar Sri Mulyani kebih konsentrasi dalam pekerjaannya jadi Menteri Keuangan.

” Ya biar Bu Sri Mulyani lebih konsentrasi, ” kata Jokowi waktu dijumpai di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya Nomer 62, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Awal kalinya, Sri Mulyani juga sudah berani bicara berkenaan batalnya dia masuk jadi team sukses Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Diakuinya terus mau focus melaksanakan tugas-tugasnya jadi Menteri Keuangan.

” Presiden menyaksikan kebutuhan semakin besar dari bagian perekonomian. Saya memang sejauh ini kan telah mengemukakan, saya konsentrasi ke keuangan negara. Menurut saya, memang kondisi butuh perhatian penuh, ” tangkisnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/8).

” Utamanya saya menyampaikan saya konsentrasi ke APBN serta itu sama dengan Presiden, ” tegas Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani masuk jadi anggota Dewan Pengarah dalam team kampanye Jokowi-Ma’ruf. Daftar Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf telah diserahkan sekjen partai politik penggabungan Jokowi ke KPU pada Senin (20/8).

Tidak cuma Sri Mulyani, ada jejeran petinggi negara yang turut berubah menjadi timses Jokowi-Ma’ruf. Salah satunya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto jadi Dewan Penasihat, Menko Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Puan Maharani jadi Dewan Pengarah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung jadi Dewan Pengarah, juga Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Team pemenangan Jokowi-Ma’ruf ini tertuang dalam surat ketetapan No. 001/KPTS/JKW-MA/VIII/2018 perihal penetapan serta pengesahan kampanye nasional Penggabungan Indonesia Kerja.

KPU menyampaikan tidak ada larangan menteri masuk team kampanye. Tapi ada peraturan buat menteri untuk berkampanye, yaitu peraturan cuti waktu akan berkampanye.