Home / Berita Umum / Gerakan 212 Mulai Aktif Kembali

Gerakan 212 Mulai Aktif Kembali

Gerakan 212 Mulai Aktif Kembali – Sabtu, 2 Desember 2017, pelataran Monumen Nasional (Monas) dipenuhi beberapa ribu orang mengenakan pakaian putih-putih. Gak sekedar dari Jakarta, mereka hadir dari kota-kota lainnya untuk rayakan setahun Perbuatan 212.

Tetapi, reuni perbuatan yang seringkali diklaim “terbesar selama masa” itu gak luput dari pro serta kontra. Banyak yang beri pujian pada, tetapi gak dikit juga yang mengkritik. Semisalnya saja Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menuding perbuatan reuni 212 sarat dengan kebutuhan politik.

“Ini juga tak akan jauh-jauh dari politik, namun politik 2018-2019, ” kata Tito di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, saat di tanya terkait gagasan reuni besar itu, dikutip dari Kompas (30/11/17).

Pengakuan Tito dilakukan konfirmasi oleh beberapa tokoh 212. Ahmad Dhani, semisalnya, musisi yang banting setir jadi politisi dadakan ini terang-terangan menyebutkan jika rentetan agenda perbuatan bela Islam sejak mulai 2016, baik Perbuatan 411, 212, 299, hingga sampai Reuni Perbuatan 212, disusun dengan maksud politis untuk ganti pemerintahan yang tengah berkuasa.

“Kalau menurut saya 212 ini dapat di katakan perbuatan politik. Lantaran Ahok juga berubah menjadi tak menang. Ini anggapan pemula saya, ” kata Dhani terhadap Tribunnews pada Sabtu (2/12/2107) di Monas.

Punggawa band Dewa 19 yang kader partai Gerindra itu memberikan, reuni Perbuatan 212 merupakan reaksi politik dari apakah yang di alami umat Islam dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Umat Islam bisa berpolitik. Perlu. Serta saya pikir ini merupakan akibat dari apakah yang di alami umat Islam dua tahun paling akhir, ” lanjutnya.

Beberapa tokoh dari ormas-ormas Islam yang ada dalam acara itu juga mengarahkan biar peserta perbuatan kedepannya menentukan pemimpin Muslim. Pengertian ” pemimpin Muslim ” sendiri dirumuskan oleh beberapa ulama serta tokoh yang hadir dalam peluang itu.

Seruan untuk menentukan pemimpin Muslim di beberapa daerah pada Pemilihan kepala daerah 201 juga muncul dari Irfianda Abidin, Ketua Umum Komite Penegakan Syariat Islam Sumatera Barat. Kala berikan orasi diatas panggung, Irfianda mengklaim jika kepemimpinan Gubernur baru Jakarta, Anies Baswedan udah merubah kota itu jadi lebih “aman serta tenang. ”

Irfianda juga beri pujian pada Pergerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI serta Front Pembela Islam (FPI) atas kesuksesan menumbangkan Ahok dalam Pemilihan kepala daerah Jakarta DKI 2017 lantas, serta membawa beberapa peserta Reuni Perbuatan 212 lakukan hal sama di beberapa daerah lainnya.

“Apa yang telah dikerjakan rekan-rekan kita di Jakarta, apa di daerah kita tak kan mengikutinya? Karena itu selesai kita pulang saudara, kita akan kembali mengerjakan reuni lagi 2018. Kita akan mengerjakan reuni ke-3 2019. Serta ubah kepala ditempat saudara semasing, ” serunya sama seperti dicatat Tirto.

Seirama dengan Irfianda, Habib Hamid bin Abdullah Kaff, ulama yang hadir dalam perbuatan reuni itu juga memberikan seruan sama. Dalam orasinya, Hamid memperingatkan biar umat Islam tak menentukan non-Muslim, baik pemimpin serta wakilnya dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2018 ataupun Pemilihan presiden 2019 lain kali.

Corak Mobilisasi Islam

Hasil study terkini yang disusun Burhanudin Muhtadi bersama dengan Marcus Mietzner serta Rizka Halida berjudul “Entrepreneurs of Grievance Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization, ” (2018) membuka banyak temuan menarik pasca-mobilisasi 212.

Burhan dkk memakai rumusan ahli studi Timur Tengah Quinn Mecham dari Bringham Young University terkait ” mobilisasi Islam “. Frasa “mobilisasi Islam” sendiri punyai dua keyword : Islamis serta mobilisasi. Menurut konseptualisasi Mecham, ‘Islamis’ disini mengacu pada “pemenuhan agenda agama Islam yang sertakan keterlibatan negara. ” Sesaat mobilisasi bermakna ” aktivitas yang mengusahakan merubah kebijakan negara “.

Jikalau dicampurkan pada suatu konteks, “mobilisasi Islam” didefinisikan Mecham menjadi “upaya untuk menyesuaikan kebijakan negara dengan prinsip-prinsip Islam. ” Cakupan mobilisasi Islam mencakup kesibukan pengorganisiran pemilih biar mencoblos partai serta calon yang fokus pada Islam dan ikuti demonstrasi yang mengatasnamakan Islam.

Dalam perkara 212, Burhan dkk melihat peranan kunci mobilisasi massa oleh pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam memprotes anti-Ahok. Rizieq juga sertakan beberapa pihak lainnya untuk masuk dalam perbuatan itu, dimulai dari golongan pelaku bisnis sampai elite politik. Tertulis ada Prabowo Subianto hingga sampai Susilo Bambang Yudhoyono yang turut terlibat dengan memohon Ahok mempertanggungjawabkan ucapannya.

Menariknya, yang berlangsung di lapangan gak sesederhana tuntutan massa untuk memohon Ahok dipenjara. Agenda politik 212 bahkan juga melebar ; memakai memprotes anti-Ahok untuk menentang pemerintahan Jokowi yang diklaim ” terlalu sekuler “. Bahkan juga, dengan beking jaringan pelaku bisnis bermodal besar serta elite oposisi, muncul kebutuhan politis untuk ganti pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Burhan dkk mencatat dua cerita kunci yang dalam perbuatan 212. Pertama, terkait ” penodaan agama ” oleh Ahok yang diklaim udah membuat umat Islam di Indonesia tersinggung. Cerita ini mengidamkan biar penduduk non-Muslim tak kan dikasih panggung politik selepas Ahok didakwa mengejek Islam. Menjadi alternatifnya, pergerakan 212 memajukan biar Muslim Indonesia menentukan pemimpin satu agama.

Mengenai cerita ke dua menyentuh gosip ekonomi. Untuk group Islam yang turun gelanggang dalam perbuatan itu, memprotes anti-Ahok digunakan juga untuk mengkritik menguasai ekonomi oleh group elite yang diliat udah “merebut area pendapatan” umat Islam. Pendek kata : yang Islam tambah miskin, yang non-Islam tambah kaya raya. Tetapi, untuk pergerakan 212, gosip ketimpangan ekonomi diartikulasikan menjadi persoalan rasial (alih-alih kelas) dengan menunjuk satu group minoritas : penduduk keturunan Cina.

Merubah Banyak Hal
Study Burhan dkk menggali beberapa temuan utama yang lain berkaitan basis simpatisan serta penentang perbuatan 212. Penambahan jumlahnya Muslim yang menampik peranan non-Muslim di ranah politik—terutama yang duduk di jabatan eksekutif—ternyata bertambah. Selesai perbuatan 212, angka penolakan pada politisi non-Muslim ada di rata-rata 49, 6%, atau bertambah sebesar 7, 3% dari sebelum mobilisasi 212.

Perbandingan warga yang mempercayai Ahok bersalah dalam perkara ” penodaan agama ” juga tetap ada di angka yang tinggi, lebih di bulan-bulan dimana demonstrasi besar berlangsung. Pada November 2016, banyak sampai 70%. 1 bulan berselang, turun jadi 63%. Dan pada Februari 2017, persentasenya naik satu prosen berubah menjadi 64%.

Biarpun turun, study Burhan dkk mengatakan jika beberapa pentolan perbuatan sukses menjaga cerita penodaan agama menjadi langkah yang efisien buat sampai agenda politik mereka. Angka-angka penolakan yang tinggi itu yang selanjutnya ikut memuluskan pemenjaraan Ahok, di samping buka pintu kemenangan untuk Anies Baswedan.

Perbuatan 212 rupanya juga sanggup merubah perbandingan support pada FPI. Burhan dkk mencatat penambahan perbandingan support untuk FPI yang bertambah sepanjang rentang waktu Maret 2016 hingga sampai Agustus 2017. Dari yang sebelumnya cuma 15, 6% berubah menjadi 23, 6%. Rizieq Shihab, sebagai pentolan perbuatan, dipandang sukses menancapkan narasi-narasinya masalah Islam yang sektarian ; aplikasi hukum syariah, tempat Muslim dalam politik, dan pandangan akan ” group asing ” yang dinilai ” merugikan Islam “.

Perbuatan 212 juga ikut membelah umat Islam di Indonesia ke dua team. Group pertama memberi dukungan pemerintahan Jokowi serta seringkali dicitrakan menjadi Muslim yang toleransi (terima non-Muslim di ranah politik, menghargai beribadah agama lainnya), menentang FPI, dan menampik pikiran jika perekonomian mereka dirampas oleh group non-Muslim.

Sesaat group ke dua merupakan Muslim yang ikut serta dalam perbuatan 212. Group ini digambarkan pro-Prabowo, menampik pemerintahan Jokowi yang diklaim ” sekuler “, dan bersikukuh jika non-Muslim tak setidaknya berpolitik.

Laporan Burhan dkk juga memetakan group mana yang sangat tertarik dengan mobilisasi Islamis. Akhirnya, group Muslim dengan tingkat pendidikan serta penghasilan rendah punyai peluang semakin besar tertarik pada pesan-pesan Islamis sepanjang memprotes, ketimbang dengan group Muslim dari kelas menengah.

Ihwal ini dapat disaksikan dari data tersebut yang disodorkan dalam “Entrepreneurs of Grievance Drivers and Effects of Indonesia’s Islamist Mobilization “. Pada 2016, cuma ada 39% muslim yang lulusan SD (atau lebih rendah) yang keberatan dengan pemimpin non-Muslim. Setahun lantas, banyak naik jadi 48%. Deskripsi demikian sebaliknya berlangsung pada group Muslim berpendidikan tinggi. Pada 2016, 44% responden Muslim berpendidikan tinggi menampik pemimpin non-Muslim. Angka itu mengalami penurunan pada 2017 ke 43%.

Disamping penghasilan, jumlahnya Muslim berpendapatan rendah (dibawah Rp1 juta) yang menampik pemimpin non-Muslim juga melonjak. Pada 2016, cuma ada 41, 5% yang anti pemimpin non-Muslim. Pasca-mobilisasi 212, banyak naik jadi 50%. Lonjakan ini jauh diatas group Muslim dengan penghasilan menengah ke atas (diatas Rp2 juta) yang cuma naik 3% dari 2016 hingga sampai 2017.

Dari dua data itu, Burhan dkk menyimpulkan jika mobilisasi Islamis dapat berjalan karena dorongan Muslim kelas menengah yang membidik group Muslim yang awalannya gak tertarik protes—pekerja, ibu rumah-tangga, hingga sampai pemilik warung. Mereka, mencuplik Nick Kuipers dalam “Mosque Polling Stations and Voting for Anies” yang diterbitkan New Mandala, “direkrut” melalui propaganda santer masjid-masjid lokal yang kurang lebih berbunyi ” simpatisan Ahok tak akan masuk surga “.

Menariknya, study Burhan dkk juga menuturkan jika mobilisasi besar-besaran 212 tak merubah watak moderat penduduk Muslim spesifik pada agama lainnya dalam kehidupan sesehari mereka. Jumlahnya Muslim yang keberatan dengan beribadah non-Muslim di lingkungan mereka justru mengalami penurunan, dari 39, 6% (2016) jadi 35, 6% (2017). Hal sama berlangsung pada group yang keberatan akan hadirnya tempat beribadah non-Muslim di lingkungan tempat tinggalnya. Pada 2016, angkanya kira-kira 52%, namun beralih jadi 48, 2% pada 2017.

Pertanyaannya : bagaimana dapat?

Burhan, Mietzer, serta Halida beranggapan, biarpun mengangkut memprotes anti-Ahok serta sentimen keagamaan, perbuatan 212 terus memajukan beberapa pesertanya untuk mengontrol nama baik Islam menjadi “agama yang toleransi pada agama-agama lainnya. ” Dalam orasinya, misalnya, Rizieq utamakan jika perbuatan 212 mesti berjalan damai, tak rasis, dan terus mengontrol kerukunan beragama.

2008 : Tahun Susah untuk Konsolidasi
Selesai Ahok masuk penjara serta Anies jadi gubernur, perbuatan 212 alami mutasi. Beberapa akan memutus untuk membentuk bisnis koperasi. Ada juga yang berjalan dalam muka pergerakan sosial-keagamaan seperti Pergerakan Sholat Subuh Berjamaah yang masif banyak muncul di banyak masjid ibukota.

Di lain bidang, perbuatan 212 mulai limbung. Koalisi makin lama menjadi perpecahan. Belum juga masalah pertentangan dengan pemerintah pusat saat satu per satu pentolan 212, dari Sekjen FUI, Al Khaththath, hingga sampai Rizieq Shihab, Imam Besar FPI, diamankan dikarenakan perkiraan makar, penodaan agama, dan pornografi. Sejak mulai itu, pergerakan 212 juga menuduh pemerintah udah “mengkriminalisasi ulama. ”

Dorongan juga hadir saat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satunya organisasi yang meniti aksi-aksi penolakan pada Ahok, dibubarkan pemerintah dengan argumen tak Pancasilais. Ormas pro-Khilafah itu juga tambah kelihatan melembek lantaran tidak sukses bangun perbuatan sebesar 212 untuk menampik pembubaran organisasi serta pengesahan Perppu Pembubaran Ormas.

Oleh karena itu, koalisi makin susah dikerjakan. Lebih-lebih lagi Rizieq Shihab, yang peranannya tak dapat dikecilkan dalam gelombang perbuatan Bela Islam, minggat dari Indonesia selesai diputuskan menjadi terduga dalam perkara perkiraan pornografi.

Yang terkini, muncul riak-riak kecil pada Prabowo serta Pergerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) berkaitan ” ijtima ulama ” yang menyarankan Abdul Somad serta Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf al-Jufri, menjadi calon wakil presiden Prabowo.

Pada intinya, Prabowo diperintah menaati satu diantara dua hasil ijtima ulama GNPF. Presiden PKS, Shohibul Iman, semisalnya, menjelaskan jika partainya terus akan mengucapkan nama Abdul Somad atau Salim Assegaf menjadi calon wakil presiden Prabowo.

“PKS prinsipnya terima referensi ijtima ulama. Serta disana jelas referensi berwujud paket, paket Prabowo-Salim, serta dengan Somad, ” kata Shohibul, di DPP PKS, Senin (30/7/2018), sama seperti dilansir Tempo. “Saya sangka lantaran kami terima referensi ijtima ulama yang dua paket barusan, karena itu sekalinya bukan ustaz Salim yang ditetapkan, kami terima. Seandainya dari dua nama itu. ”

Dan Prabowo bertahan jika menentukan calon wakil presiden merupakan masalah krusial yang tak dapat ditetapkan cukup dengan satu sumber referensi. Menurut dia, yang punya hak akan memutus siapa calon wakil presiden pendampingnya di Pemilihan presiden 2019 merupakan partai. Untuk Prabowo, dengar pandangan partai lebih utama dibandingkan dengan jadi pusing referensi dari luar partai.

“Kami hargai jajak usul serta input. Tetapi ketetapan akhir berada pada partai politik. Jadi ijtima juga referensi. Ini mesti kami lihat, ” tegas Prabowo.

Semua dinamika pasca-aksi 212 semestinya menyebabkan spekulasi : mampukah beberapa eksponen pergerakan memobilisasi massa untuk meraih kemenangan Pemilu 2019?

About admin