Tanggapan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko Tentang Gubernur Papua Lukas EnembeĀ – Gubernur Papua Lukas Enembe minta pada Presiden Jokowi untuk menarik personil TNI-Polri di Nduga, Papua terkait dengan Natal serta Tahun Baru. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menghalau keinginan itu.
“Kedatangan TNI Polri itu malah memberi perasaan nyaman serta aman, hingga penduduk dapat melakukan beribadah Natal dengan tenang, janganlah di balik-balik,” tutur Moeldoko pada detikcom, Senin (24/12/2018).
Pria yang adalah bekas panglima TNI itu kedatangan TNI serta Polri sesuai dengan dnegan pekerjaannya untuk memberi service publik. Gubernur serta TNI-Polri mesti bekerja pundak membahu, bukannya justru berjalan sendiri-sendiri.
“Membuat perasaan aman nyaman serta teratur itu sisi dari pekerjaan service public oleh Gubernur, serta TNI Polri ialah instrumen yang dapat dimainkan, kok justru meminta ditarik. Saya duga saran itu jadi kurang pas,” kata Moeldoko.
Dikabarkan awal mulanya, Lukas Enembe minta pada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personil TNI serta Polri dari Kabupaten Nduga mendekati perayaan Natal 2018 serta Tahun Baru 2019.
“Saya menjadi gubernur Papua minta pada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang berada di Nduga, sebab penduduk ingin rayakan Natal,” tuturnya selesai ikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura, Kamis (20/12) seperti diberitakan Pada.
Menurutnya, keinginan ini pula sudah mendapatkan restu dari pimpinan serta anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, kebiasaan, aktivis HAM, Pemkab serta penduduk Nduga.
“Kedatangan personil TNI serta Polri di Nduga kurang pas dengan waktu perayaan Natal yang telah dekat, hingga sebaiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Penduduk ingin rayakan Natal. Ini peristiwa Natal, tidak bisa ada TNI serta Polri disana (Nduga,red),” katanya saat itu.