Home / Berita Umum / Kayu Iegal Dari Area Rimba

Kayu Iegal Dari Area Rimba

Kayu Iegal Dari Area Rimba – Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti persoalan kapal pembawa kayu ilegal yg di tangkap TNI Angkatan Laut (AL) di perairan Teluk Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Kapal itu mengangkut kayu olahan yg dikira datang dari area rimba di lokasi itu.

Sekarang KLM Tawaqqal Jaya yg berisi kayu olahan seputar 73 mtr. kubik diamankan di POM TNI AL Kendari. Buat membuka modus operandi peredaran hasil rimba kayu, TNI AL Kendari sudah bekerjasama dengan Balai Gakkum KLHK Lokasi Sulawesi buat lakukan langkah penyelidikan serta penyidikan faedah membuka ada tidaknya tindak pidana kehutanan.

Kepala Balai Gakkum KLHK Lokasi Sulawesi, Muhammad Nur, menyebutkan pihaknya segera bergerak cepat mengatasi persoalan itu. Walau dalam kondisi cuti serta libur Lebaran, pihaknya sudah memerintahkan penyidik KLHK di Pos Gakkum Kendari buat menindaklanjuti hasil tangkapan TNI AL.

” Tiap-tiap pengaduan serta pelanggaran bakal direspon dengan cepat sebagai usaha buat melindungi kedaulatan sumberdaya alam kita untuk keberlangsungan hidup serta kemakmuran rakyat “, tegas Nur dalam info tercatat, Rabu (13/6/2018).

Oleh maka itu, menurut Nur, persoalan illegal logging itu mesti diusut serta dituntaskan. Pihaknya tengah mengusut siapa otak pelaku intelektual, sebagai yang miliki modal biar mempertanggung-jawabkan tingkah lakunya.

Penyidik KLHK Pos Gakkum Kendari Balai Gakkum Sulawesi sudah lakukan kontrol pada Kapten Kapal berinisial LR serta 5 orang ABK KLM Tawaqqal Jaya pada Selasa (12/6/2018), faedah membuka tindak pidana kehutanan.

Atas dugaan perbuatan rangkaian tindak pidana kehutanan jadi banyak pelaku terancam lakukan tindak pidana kehutanan sama seperti dirapikan dalam pasal 88 ayat (1) huruf ” a ” jo pasal 16 UU No. 18 th. 2013 perihal Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Rimba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 th. serta paling lama 5 th. dan denda paling sedikit Rp. 500 juta serta paling banyak Rp 2, 5 miliar.

About admin